Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Muttaqin mengatakan, tahun ini memang tidak ada anggaran khusus yang bersumber dari APBD terkait bantuan pemenuhan fasilitas PKL. Pihaknya hanya mengandalkan dana CSR.
Pemkab Pamekasan
Banpol 2025 Cair, Pemkab Pamekasan Minta Partai Fokus ke Pendidikan Politik
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan, Cahya Wibawa menyampaikan, penggunaan Banpol tetap difokuskan pada peningkatan kedewasaan politik warga.
Tidak Ada Sanggahan, 5 Proyek Jalan di Pamekasan Siap Digelar
Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Pamekasan, Mohammad Bahtiar Eko Firmansyah menyampaikan, proses lelang berjalan sesuai prosedur dan transparan, bahkan terdapat dua sesi masa sanggah.
Optimalisasi DD, Pemkab Pamekasan Bersama BPKP Gelar Workshop
Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya optimalisasi pengelolaan DD, sehingga dapat berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di tingkat desa.
Petik Spirit Kemerdekaan, Pemkab Pamekasan Gelar Turnamen Voli Gembira Antar-OPD
Guyub rukun dan semangat kemerdekaan menjadi tujuan utama dalam Open Turnamen Bola Voli Gembira yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis hingga Minggu (7–10/8/2025) di kompleks Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan.
Mekanisme dan Penggunaan Anggaran Infrastruktur Pamekasan Disorot Ratusan Warga
Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Rabu (06/08/2025). Mereka menyoroti fokus, penggunaan, dan transparansi anggaran infrastruktur.
Didominasi Pembayaran Tunggakan UHC, Serapan DBHCHT Pamekasan Baru 24,88 Persen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mencatat realisasi serapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 baru mencapai 24,88 persen dari total alokasi sebesar Rp112 miliar.
Pemkab Pamekasan Belum Ajukan NI PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga kini belum mengusulkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Alhasil, kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai tersebut juga belum dapat dihitung secara rinci.
Serapan Anggaran di Pamekasan Masih 38,35 Persen, Belanja Pegawai Mendominasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp2,2 triliun sebagaimana tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Teman Jhuang Caffee Ditutup, Ketum HIPMI Pamekasan: Penting Kedepankan Pembinaan!
Ketum HIPMI Pamekasan Ach Kusairi menegaskan, kalau memang ada tahapan dalam Perda, mestinya Pemkab melakukan pemanggilan kepada pemilik usaha.
Komisi II DPRD Pamekasan Soroti Penutupan Kafe, Tekankan Pentingnya Jaga Iklim Ekonomi
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi mengatakan, kestabilan iklim investasi di Pamekasan perlu dijaga dengan baik. Menurutnya, pemerintah harus memiliki target tersendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- 30
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.