KABAR MADURA | Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H.
Pemerintahan
Berikut Aturan Jam Kerja ASN Pemkab Pamekasan selama Ramadan 1446 H
Penyesuaian jam kerja bagi ASN Pemkab Pamekasan saat Ramadan mengalami pengurangan sekitar 30 menit dari bulan biasanya.
BPBD Pamekasan Berharap Bantuan Logistik Bencana Tidak Dipangkas
“Usulan yang kami ajukan ke provinsi tidak menentukan jumlah, karena kami tinggal menerima bantuan itu berdasarkan stok bantuan yang ada di provinsi,” ungkap Plt Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Akhmad Dofir Rosidi.
Dana Proyek Jalan senilai Rp75 Miliar Hangus akibat Efisiensi
Rencana lima paket proyek jalan yang dialokasikan Rp75 miliar dipastikan hangus akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
DPRD Pamekasan Telusuri Dugaan Kongkalikong Terbitnya SHM di Pagar Laut Jumiang
Komisi II DPRD Pamekasan sudah memanggil BPN Pamekasan untuk menelusuri histori pengelolaan lahan 15 hektare di Pantai Jumiang. Bahkan juga memanggil manajemen PT. Budiono Madura Bangun Persada selaku pemilik lahan dan sebagai pihak yang membangun pagar laut di bibir pantai tersebut.
Bupati Terpilih Sumenep Siap Dilantik, Sudah Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Achmad Fauzi menyampaikan, dirinya dan Kiai Imam Hasyim sudah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
149 Pelamar PPPK Tahap 2 Pamekasan Tidak Lolos Administrasi
“Pendaftar PPPK yang tidak memenuhi syarat itu karena bekerja di luar instansi pemerintah dan masa kerjanya kurang dari 2 tahun,” ujar Kabid Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Pamekasan Mustain Ramli, Senin (17/2/2025).
DD setiap Desa di Pamekasan Terancam Dipangkas Rp40 Juta, Total Rp6,9 Miliar
DD untuk Pamekasan ikut terdampak efisiensi pemangkasan anggaran pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp6,9 miliar. Setiap desa dikenakan beban pemangkasan sebesar Rp40 juta.
Jadi Sasaran Efisiensi Anggaran, Belanja Perdin Dipangkas 50 Persen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memilih biaya perjalanan dinas (perdin) menjadi sasaran utama dalam efisiensi anggaran tahun ini. Pemangkasan anggaran ini dalam rangka mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Revisi SOTK, DPRKP Pamekasan Akan Ditambahi Urusan Bidang Pertanahan
OPD yang terdampak revisi SOTK adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan. Jika saat ini hanya berisi dua bidang, dengan revisi tersebut akan menjadi tiga bidang.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- 60
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.