Sedikitnya ada dua partai politik (parpol) tidak mengubah bakal calon (bacalon) legislatif. Kemungkinan besar, bacaleg yang sudah didaftarkan sudah sesuai dengan komposisi yang diinginkan.
Pemilu
Anggaran Kurang, KPU Pamekasan Akan Batasi Jumlah Paslon Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan akan membatasi jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah pada Pilkada 2024 mendatang.
26 Warga Keluar dari DPT Pamekasan
Puluhan pemilih di Pamekasan keluar dari daftar pemilih tetap (DPT). Mereka lebih memilih di tempat lain dengan alasan tugas kerja, belajar atau menempuh pendidikan di daerah tertentu. Sedikitnya, ada 26 warga dan 46 warga luar daerah yang masuk ke DPT Pamekasan.
Bawaslu Pamekasan Kantongi 8 Parpol Belum Memenuhi Putusan MA
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan sudah mengidentifikasi 18 partai politik yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Hasilnya, ada 8 parpol yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini diungkapkan Komisioner Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi, Rabu (13/9/2023).
KPU Sumenep Terima Laporan Warga Dicatut Jadi Bacaleg Parpol
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menerima tiga laporan masukan dan tanggapan masyarakat terkait hasil daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
PKB Sumenep: Pasangan Anies-Muhaimin Bukan Kebetulan
Koalisi baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Nasdem dinilai oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Sumenep merupakan hasil istikharah para ulama.
PKS Sumenep: Caleg Mantan Napi Tidak Pengaruhi Elektabilitas
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumenep Rimbun Hidayat memang sudah mempertimbangkan sejak awal terkait salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPRD Sumenep pada Pemilu 2024 yang merupakan mantan narapidana (napi).
Anggaran untuk Gaji Penyelenggara Pemilu di Sumenep Disepakati Rp70 Miliar
Anggaran kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Sumenep sudah mendapat lampu hijau. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sepakat dengan anggaran sebesar Rp70 miliar. Dana itu bakal digunakan salah satunya untuk menggaji tenaga ad hoc KPU Sumenep.
KPU RI dan Jatimb Pantau Kinerja Penyelenggara Pemilu di Daerah
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengunjungi KPU Sampang hanya untuk memonitoring data calon legislatif (caleg) daerah, provinsi maupun pusat. Bahkan, memantau tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
KPU Tidak Sediakan TPS Khusus Penyandang Disabilitas biar habis itu terus itu kan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telahmendata jumlah pemilih disabilitas untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Jumlahnya tercatat mencapai 1.749 pemilih.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- 29
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.