Sebanyak 173 SD di Sampang berdiri di atas lahan tanpa sertifikat. BPPKAD menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga berisiko terhadap kepastian hukum aset pendidikan.
BPPKAD Sampang
Tunggakan Pajak 772 Kendaraan Dinas Pemkab Sampang Diperkirakan Tembus Ratusan Juta
Samsat Sampang memperkirakan tunggakan pajak 772 kendaraan dinas milik Pemkab Sampang mencapai ratusan juta rupiah. Kendala administrasi dan keterbatasan anggaran disebut menjadi penyebab.
772 Kendaraan Dinas di Sampang Tunggak Pajak, Milik Dinkes dan Disdik Terbanyak
Sebanyak 772 kendaraan dinas milik Pemkab Sampang tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor. Samsat Sampang menilai kondisi ini ironis dan mendorong pendataan ulang serta alokasi anggaran khusus untuk melunasi tunggakan pajak.
Komisi II DPRD Sampang Akan Panggil BPPKAD, Usut Ratusan Kendaraan Dinas yang Hilang
Komisi II DPRD Sampang akan memanggil BPPKAD untuk meminta klarifikasi atas hilangnya 227 kendaraan dinas yang dinyatakan hilang secara administrasi. DPRD menegaskan pengelolaan aset daerah tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keuangan dan tanggung jawab publik.
Lemah Tata Kelola Aset, 227 Kendaraan Dinas di Sampang Hilang Administrasi
BPPKAD Sampang mengungkap sebanyak 227 kendaraan dinas milik Pemkab Sampang dinyatakan hilang secara administrasi karena fisik dan dokumen tidak diketahui keberadaannya.
Puluhan Kendaraan Dinas Rusak di Sampang Dilelang, Aktivis Pertanyakan Transparansi Anggaran Perawatan
Pemkab Sampang melelang puluhan kendaraan dinas yang rusak parah untuk menambah PAD. Namun, aktivis menyoroti kondisi tersebut dan mempertanyakan transparansi anggaran perawatan kendaraan dinas yang dinilai tidak maksimal.
Anggaran Rp777 Miliar Belum Terserap, DPRD Sampang Desak Pemkab Percepat Realisasi Proyek
Menjelang akhir tahun 2025, serapan APBD Sampang baru mencapai 63,85 persen atau sekitar Rp1,37 triliun dari total anggaran. Anggota DPRD Sampang Mahfud mendesak pemkab mempercepat realisasi agar tidak menimbulkan SILPA tinggi dan memastikan pengelolaan anggaran tetap efektif serta akuntabel.
Capaian PBB-P2 di Sampang Rendah, Baru Terkumpul 23,79 Persen Hingga Triwulan III 2025
PAD Sampang dari PBB-P2 masih rendah hingga triwulan III 2025, baru mencapai 23,79 persen atau Rp1,7 miliar dari target Rp7,5 miliar. Rendahnya capaian dipengaruhi minimnya kesadaran wajib pajak dan kendala penagihan di tingkat desa.
Pemkab Sampang Sediakan Rp300 Juta untuk Biayai Pendataan PBB-P2
Pemkab Sampang sediakan anggaran yang cukup besar untuk belanja jasa tenaga ahli basis data PBB P2. Nilainya mencapai Rp300 juta.
Baru 20 Persen, Capaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Sampang Jauh dari Target
“Kami meminta OPD terkait bekerja lebih maksimal agar target penerimaan retribusi tempat wisata dan olah raga ini memenuhi target,” katanya, Kamis (7/8/2025).
Realisasi Pajak Reklame di Sampang Baru Capai 15 Persen
Sepanjang tahun anggaran 2025, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang menetapkan target pendapatan pajak reklame sebesar Rp1,5 miliar. Namun hingga triwulan pertama, realisasinya masih 15 persen atau senilai Rp235 juta.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.