DPRD Sumenep mulai membahas tiga raperda strategis 2026 dalam rapat paripurna untuk memperkuat kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
Raperda
Raperda Pencegahan Perumahan Kumuh di Sampang Tertahan Hasil Fasilitasi Pemprov Jatim
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh masih tertahan.
Tak Setor Draf, Raperda Terancam Dicabut Bapemperda
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan telah melayangkan tiga kali surat kepada para pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.
Pemkab Pamekasan Berencana Lakukan Pemisahan dan Penggabungan OPD
Namun, terdapat wacana baru, yakni pemisahan dan penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), yang direncanakan menjadi bagian dari muatan raperda tersebut.
Anggota DPRD Sumenep Nia Kurnia Upayakan Payung Hukum bagi Korban KDRT
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
39 Raperda Masuk Propemperda 2025, DPRD Sumenep: 9 Usulan Pemkab
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan rapat paripurna persetujuan bersama terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah (Perda) Sumenep 2025.
Cakupan Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kurang Luas
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan mengoreksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Kebutuhan Anggaran PT. AUMM Pamekasan Tembus Rp20 Miliar
Rancangan peraturan daerah (Raperda) PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM) baru dibahas di internal. Sebab Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan baru dibentuk. Sedangkan untuk kebutuhan anggaran Rp20 miliar untuk mengoptimalkan perusahaan. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus DPRD Pamekasan Ismail, Kamis (31/8/2023).
DPRD dan Pemkab Sumenep Sukses Paripurnakan Pengesahan Tiga Raperda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (8/6/2023). Rapat paripurna tersebut terkait persetujuan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2023.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.