Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Pamekasan tahun ini mendapatkan jatah anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun lalu dalam pengawasan produk tidak layak edar. Tahun 2023 hanya mendapatkan jatah Rp20 juta. Sementara tahun ini mendapatkan Rp40 juta.
News
Tolak 3.958 Permohonan Pembuatan Paspor, DPRD Pamekasan: Sosialisasi Imigrasi Kurang Gencar di Media Massa
DPRD Pamekasan mengkritisi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI setempat. Hal itu menyusul adanya kasus penolakan 3.958 permohonan pembuatan paspor.
Pasangan AMIN Kesulitan Izin Tempat Kampanye di Pamekasan
Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) kesulitan mendapatkan izin tempat kampanye di Pamekasan. Dari sejumlah tempat yang awalnya dibidik, justru tidak mendapatkan izin.
Pemkab Sumenep Akan Cairkan 60 Persen Dana Pilkada
Meski sudah dicairkan 40 persen, anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024 tersebut belum digunakan. Alasannya, penggunaannya masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan pilkada.
KPU Pamekasan Belum Terima Surat Suara Pengganti, DPRD Pamekasan: Tidak Masalah!
Mendekati pendistribusian logistik pada tanggal 7 Februari 2024, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan belum menerima pengganti puluhan surat suara yang rusak. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili, Selasa (24/1/2024).
Legislatif Nilai Satpol PP Pamekasan Lembek dalam Menindak PKL
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan menuai kritik. Legislatif menilainya lembek dalam menindak pedagang kaki lima (PKL) yang malanggar peraturan daerah (perda).
Pemkab Sumenep Kembali Targetkan Rp2 Miliar dari Retribusi Pasar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar. Berkaca dari tahun lalu, realisasi setoran dari pedagang pasar terpenuhi meski tidak 100 persen.
Disdikbud Pamekasan Sebut Target Sekolah Penggerak Belum Ditentukan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia (RI) belum merilis kuota Sekolah Penggerak 2024.
Honor Kader KB Sangat Minim, Pencairannya pun Harus Bersyarat
Kerja keras kader keluarga berencana (KB) belum diimbangi dengan honor yang layak. Setiap bulannya hanya dihonor Rp150 ribu, itu pun jika ada klaim dari kader KB.
Pelebaran Jalan Mesigit, Takmir Masjid Asy-Syuhada Pamekasan Minta Tidak Ganggu Fasilitas Masjid
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan akan melakukan pelebaran Jalan Mesigit, tepatnya di sekitar Masjid Asy-Syuhada Pamekasan. Sebab itu, Ketua Takmir Masjid Asy-Syuhada Pamekasan Sahibuddin meminta proses pengerjaan tidak mengganggu fasilitas masjid.
Desa-Desa di Sumenep Tidak Siap Digitalisasi Laporan Keuangan
Rencana audit kinerja pemerintah desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di tahun ini gagal terlaksana. Hingga saat ini masih menggunakan cara manual.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- …
- 576
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.