Keputusan pemerintah mengenai larangan media sosial (medsos) dengan menyediakan e-Commerce mendapat tanggapan serius dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UMKM dan Naker) Kabupaten Pamekasan.
News
Tiga Gudang di Pamekasan Aktif Beli Tembakau
Dari jumlah total 8 gudang perwakilan pabrikan nasional, hanya 3 gudang yang masih membeli tembakau. Sebab, pembelian setiap gudang sudah sesuai dengan kebutuhan.
Atur Ulang Komposisi KPM PKH Plus di Pamekasan
Sedikitnya, 55 orang dikeluarkan dari keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Sebab puluhan orang tersebut sudah meninggal dunia dan pindah alamat.
Kios Resmi di Pamekasan Terang-terangan Jual Pupuk Subsidi dengan Diecer
Pendistribusian pupuk bersubsidi harus mendapat pengawasan ketat. Sebab, kondisi di lapangan kerap kali ditemukan kejanggalan dalam penyalurannya.
Bea Cukai Madura Jadwalkan Operasi Rokok Bodong selama Oktober 2023
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan temukan beberapa jenis merek rokok tanpa cukai selama operasi rokok ilegal sejak awal Oktober 2023.
DLH Pamekasan Klaim Terima Lima Aduan Pencemaran Lingkungan
Laporan pencemaran lingkungan tahun ini cukup banyak. Sedikitnya, terdapat 5 titik lokasi menjadi lokasi yang sudah tercemari. Masing-masing, Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, Desa Klampar, perbatasan Jalan Kowel, Pasar Kowel dan lokasi Mie Gacoan Pamekasan.
Nol Pendaftar CASN dari Unsur Disabilitas Pamekasan
Seleksi administrasi pendaftar calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini sudah tuntas. Namun belum bisa membeberkan ke publik. Sebab ketersediaan data terus bergerak.
Dari 324 BUMDes di Sumenep, Hanya Dua yang Dapat Bantuan Keuangan
Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Sumenep sudah mendapatkan bantuan keuangan (BK), baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Namun hingga saat ini, baru dua desa yang sudah menikmati bantuan tersebut.
Pendaftar PPPK Sumenep Berlipat dari Kuota
Pendaftar calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tembus di angka 2.882 orang.
Target Program Sehat Nelayan di Pamekasan Berkurang
Awal tahun, target program Sertifikat Hak Tanah (Sehat) Nelayan tembus 200 bidang. Hanya saja, dalam perjalanannya, target tersebut dikurangi, menjadi 161 sertifikat.
PPH di Lingkungan Kemenag Hanya Berwenang Fasilitasi Sertifikat Halal Sel Decler
Pendamping Produk Halal (PPH) di bawah lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan hanya terdiri dari 28 orang. Masing-masing orang hanya memfasilitasi sertifikat halal yang sifatnya self decler atau gratis.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- …
- 576
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.