“Plt Kadinkes Sampang sudah ke kantor untuk damai dan permintaan maaf atas ucapannya,” katanya, Selasa (5/8/2025).
Berita Terbaru
Kabar Madura
Bebas Denda! Pemutihan Pajak Kendaraan di Sampang hingga 31 Agustus 2025
Program pemutihan pajak kendaraan di Kabupaten Sampang hingga 31 Agustus 2025, memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban pajaknya tanpa terkena sanksi administrasi.
Kutuk Sikap Arogansi Bupati Situbondo, Wartawan Se-Pamekasan Datangi Kantor Bakorwil
Mereka mengutuk tindakan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang diduga bersikap arogan terhadap wartawan JPRS Situbondo Humaidi.
KPID Jatim dan BPSDM Kominfo Surabaya Dorong Lembaga Penyiaran Lakukan Konvergensi Media
Wakil Ketua KPID Jawa Timur Khoirul Huda menyampaikan, peran KPID tidak hanya sebatas pada fungsi pengawasan. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan harus berjalan berdampingan dengan edukasi serta peningkatan kapasitas agar lembaga penyiaran dapat adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kasus Korupsi BSPS Sumenep Mandek, KNPI Jatim Desak Kejagung Evaluasi Kejati Jatim
Kasus korupsi BSPS Sumenep sejak diambil alih Kejati Jatim pada 15 Mei 2025, hingga memasuki awal Agustus, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Tiga Napi di Pamekasan Dapat Amnesti, Salah Satunya Terpidana 19 Tahun
Syukron menilai, kebijakan amnesti itu merupakan bagian dari komitmen presiden terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.
Sambut Maba, UNIBA Madura Gelar SOeCI 2025 Bertema Nasionalisme
UNIBA Madura kembali menyambut mahasiswa baru melalui kegiatan Student Orientation and Campus Induction (SOeCI) 2025 bertema nasionalisme.
Bantuan Pupuk Nonsubsidi Mulai Disalurkan Bertahap, DPRD Pamekasan Nilai Waktu Realisasi Kurang Tepat
Kepala Bidang (Kabid) Produksi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan, pihaknya menyediakan 135 ton bantuan pupuk nonsubsidi untuk ratusan poktan tersebut.
Program PUGar Nihil, Bantuan Geomembran Jadi Alternatif
Menurutnya, keberlanjutan program PUGar sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat. Jika tidak ada anggaran, otomatis program tidak dapat dilaksanakan.
Pemkab Pamekasan Belum Ajukan NI PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga kini belum mengusulkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Alhasil, kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai tersebut juga belum dapat dihitung secara rinci.
Sarpras Belum Siap, Pelaksanaan SR di Pamekasan Kembali Diundur
Pembukaan Sekolah Rakyat (SR) di Pamekasan yang semula direncanakan awal Agustus 2025, kembali mengalami penundaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar tersebut kini mundur ke pertengahan Agustus, lantaran sarana dan prasarana (sarpras) belum siap sepenuhnya.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- …
- 1,128
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.