Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengandalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memperkuat sektor pertanian. Keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama sulitnya alokasi dana yang memadai bagi sektor yang menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat tersebut.
DBHCHT
Buruh Pabrik Penerima BLT DBHCHT di Pamekasan Berpotensi Meningkat
Buruh pabrik rokok yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) 2025 diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemkab Sampang Alokasikan Rp3 Miliar untuk Jamsostek dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pemkab Sampang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 untuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan pelatihan tenaga kerja.
Alokasi DBHCHT di Sumenep Naik Rp14 Miliar, Legislator Ingatkan Penggunaannya Harus Maksimal
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk tahun anggaran 2025 dengan jumlah yang fantastis.
Perluas Jangkauan, Bupati Sumenep Tambah Usulan KPM BLT DBHCHT
Penambahan ini bertujuan untuk memperluas penerima manfaat, mengingat masyarakat Sumenep yang bergelut di bidang industri tembakau sangat banyak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyebut, tahun ini Pemkab Sumenep mengajukan anggaran Rp4,5 miliar khusus BLT DBHCHT tersebut.
RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Gunakan DBHCHT untuk Tingkatkan Fasilitas Menuju KRIS
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bidang kesehatan dari APBD Sumenep digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
Pemkab Sumenep Percepat Pemanfaatan DBHCHT di Semua Bidang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mempercepat realisasi program yang dianggarkan di Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) APBD Sumenep tahun 2024.
Lakukan Monitoring dan Evaluasi, Pemkab Pamekasan Pastikan DBHCHT Terserap dengan Baik
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah melakukan monitoring kepada program pembangunan yang sumber anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Hasilnya, realisasi DBHCHT itu cukup efektif.
Diskop UKM dan Naker Pamekasan Dapat Anggaran Rp350 Juta dari DBHCHT
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan tidak menyediakan pelatihan kerja untuk kaum disabilitas. Hal itu diakui Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Ika Yulia Rakhmawati.
Dana JUT di Pamekasan Menyusut, Imbas Berkurangnya DBHCHT
Dana program pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2024 menyusut dibandingkan tahun ini. Saat ini program JUT hanya kecipratan dana Rp4 miliar. Sedangkan tahun ini tembus di angka Rp11 miliar. Sumber dana tersebut melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Hal ini diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Nolo Garjito, Rabu (20/12/2023).
BPKPD Pamekasan Pastikan Terjadi Silpa DBHCHT
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahu ini sudah terealisasi. Capaiannya sekitar 80 persen. Sebab dari berbagai program yang sudah dilaksanakan saat ini masih belum tuntas atau masih tahap penyelesaian.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.