Capaian pendapatan retribusi daerah 2023 di Sampang gagal memenuhi target, yakni hanya mencapai sekitar 66 persen. Sementara target yang ditetapkan sebesar Rp28.334.998.000.
Diskoperindag Sampang
Satu Bulan Ditangguhkan, Nasib Rencana Relokasi Pedagang Pasar Srimangunan Sampang Masih Digantung
Hingga saat ini, kelanjutan rencana relokasi pedagang Pasar Srimangunan ke Margalela masih belum menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak memberikan kepastian setelah rencana tersebut menuai banyak penolakan.
Muncul Isu Dugaan Jual Beli Lapak di Balik Relokasi Pedagang Pasar Srimangunan Sampang
Kini muncul isu baru setelah ratusan lapak pedagang di kawasan Pasar Srimangunan, tepatnya di Jalan Sikatan dan Jalan Cendrawasih, Sampang digusur pemerintah setempat. Isu itu terkait adanya dugaan jual beli lapak pedagang.
Polemik Relokasi Pasar Srimangunan Sampang: Muncul Dugaan Kejanggalan Data Pedagang
Ratusan pedagang di Pasar Srimangunan kembali melakukan audiensi ke DPRD Sampang terkait rencana relokasi pedagang ke Pasar Margalela, Jumat (18/8/2023).
Diskoperindag Ungkap Alasan Bersikukuh Akan Relokasi Pedagang di Pasar Srimangunan
Relokasi pedagang di Pasar Srimangunan ke Margalela akan tetap berlanjut meski menuai sorotan dari berbagai pihak. Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang telah melakukan pendataan pedagang yang akan direlokasi.
688 IKM di Sampang Tidak Mengantongi Sertifikat Halal
Kepemilikan sertifikasi halal pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sampang belum jadi prioritas, banyak IKM yang tak bersertifikat. Hal itu terbukti dengan jumlah IKM yang banyak tidak memiliki sertifikat halal. Dari 762 hanya 74 IKM yang memiliki sertifikasi halal di Kota Bahari itu.
630 IKM di Sampang Belum Urus Izin Usaha
Sejak 2019, pemerintah memberlakukan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sistem tersebut berfungsi untuk mempercepat penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Di Kabupaten Sampang, sistem itu mulai diberlakukan pada 2022.
Kuota Fasilitasi Produk di Sampang Menurun
-Kuota program fasilitasi produk di Sampang untuk tahun ini terbatas. Kuotanya lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hanya menyediakan 49 kuota. Meski tahun 2023 baru berjalan setengah bulan, namun kuota tersebut telah terpenuhi.
Proyek KIHT Sampang Harus Mereklamasi Laut
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berencana membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT). Namun, lahan yang disediakan belum cukup standar. Untuk menjadi KIHT, minimal harus 5 hektare. Sementara lahan yang dicanangkan hanya 3 hektare.
Hasil Retribusi Parkir dan Pasar Sampang Gagal Capai Target
Tahun 2022 telah berakhir. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang masih menyisakan catatan buruk dalam hal perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Faktanya, hingga 19 Desember 2022, target PAD di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) belum tercapai.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.