Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sudah memastikan 25 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda).
DPRD Pamekasan
Korupsi Pokmas Fiktif, Zamahsyari Kembalikan Kerugian Negara Rp357 Juta
Tim Kuasa Hukum Zamahsyari Yolies Yongki Nata mengatakan, penitipan uang jaminan tersebut sebagai bentuk dari tanggung jawab dan sekaligus upaya kliennya yang secara kooperatif mengikuti saran dari pihak Kejari Pamekasan.
Puluhan Koperasi Wanita di Pamekasan Tidak Aktif
Keberadaan koperasi wanita (kopwan) di Pamekasan masih terbilang minim. Buktinya dari total 817 koperasi yang ada, hanya 223 kopwan yang tercatat. Tidak hanya minim, dari total 223 kopwan tersebut, terdapat 71 kopwan yang tergolong tidak aktif.
Fokus Anggaran Rutin Pasar, DPRD Pamekasan Singgung Kerawanan Kebocoran PAD Pasar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan memprioritaskan pemenuhan anggaran rutin pasar untuk tahun 2025. Pasalnya, tahun ini anggaran yang teralokasikan cukup minim.
Hindari Penumpukan Pekerjaan di Akhir Tahun, DPRD Pamekasan Desak Pemkab Lakukan Lelang Dini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) agar melakukan lelang dini untuk pekerjaan program tahun depan.
DPRD Pamekasan Terima Usulan 8 Raperda Baru dari Eksekutif
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sudah menerima 8 usulan rancangan peraturan daerah (raperda) baru.
Evaluasi APBD 2025 dari Gubernur Belum Keluar, DPRD Pamekasan Targetkan Penetapan di Akhir Desember
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan 2025 telah rampung. Saat ini sudah masuk tahapan evaluasi dari gubernur Jawa Timur.
Legislator Pamekasan Ingin Hak Konsumen Terlindungi meski Tanpa Pengadilan
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Tabri S. Munir menginisiasi usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Tujuannya, agar sengketa konsumen tidak semuanya berakhir di pengadilan.
Pansus Dua Raperda Belum Terbentuk, Ketua Bapemperda Pamekasan: Menunggu Hasil Rapat Bamus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan telah menetapkan empat peraturan daerah (perda). Empat perda itu tentang Hak Keuangan Anggota DPRD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah (PAPBD), dan Laporan Pertanggungjawaban APBD. Sehingga, kini tinggal 13 raperda yang belum ditetapkan.
Progres Rancangan Masih 80 Persen, APBD 2025 Potensi Ditetapkan di Desember
Progres Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pamekasan 2025 masih mencapai 80 persen. Beberapa tahapan sudah rampung, satu di antaranya kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
Pembangunan Kantor Baru DPRD Pamekasan Masuk RAPBD 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan sudah memasukkan anggaran pembangunan kantor baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- 24
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.