Anggaran dana pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) senilai Rp10 miliar sudah dapat dicairkan. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dengan Polres Sumenep dan Kodim 0827 sudah dilaksanakan.
Pemkab Sumenep
Sulit Diberantas, Tambang Ilegal di Sumenep Ditengarai Milik Orang Penting
Meski hujan kritikan dari berbagai pihak, seperti legislator, pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, pemerhati dan aktivis lingkungan, para pengusaha tambang masih bebas menambang galian C secara liar.
DAK Rp56,9 Miliar Mengalir ke Kepulauan Sumenep untuk Infrastruktur
Dana alokasi khusus (DAK) APBD Sumenep 2024 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep akan dialokasikan 60 persen untuk bangun infrastruktur ke wilayah kepulauan.
Kenaikan Tarif Objek Wisata, Legislatif Minta Harus Seimbang dengan Fasilitas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep akan manaikkan tarif retribusi sekali masuk destinasi wisata. Namun hal tetersebut menuai kritikan dan keberatan oleh masyarakat, sebab dinilai terlalu mahal.
ASN Pemkab Sumenep Manipulasi Kehadiran, Advokat: Layak Disanksi Berat
Nadianto, salah satu advokat di Sumenep menilai, adanya 509 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang ditengarai memanipulasi absensi digital Smart Id Card (SIC), layak dijatuhi sanksi.
Dua ASN Pemkab Sumenep Terjerat Pidana, Gaji Bulanan tetap Cair
Terdapat dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terjerat perkara pidana. Kendati demikian, keduanya tidak diberhentikan dari statusnya sebagai abdi negara.
Fasilitas dan Layanan RS Abuya Terbengkalai
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dinilai tidak serius mengurus kesehatan warga kepulauan. Alasannga, RSUD Abuya di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, itu masih terabaikan hingga saat ini.
Pemkab Sumenep Akan Cairkan 60 Persen Dana Pilkada
Meski sudah dicairkan 40 persen, anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024 tersebut belum digunakan. Alasannya, penggunaannya masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan pilkada.
Pemkab Sumenep Kembali Targetkan Rp2 Miliar dari Retribusi Pasar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar. Berkaca dari tahun lalu, realisasi setoran dari pedagang pasar terpenuhi meski tidak 100 persen.
Anggaran Gemarikan di Sumenep Ikut Tersedot untuk Pemilu
Lantaran diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 ini, program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep lebih sedikit kepesertaannya.
Selalu Ada Pelanggaran, Pemkab Sumenep Tiadakan Anggaran Pembinaan Disiplin ASN
Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Miftahol Arifin mengatakan, tahun 2024, anggaran khusus pembinaan aparatur sipil negara (ASN) ditiadakan.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- 35
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.