Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mencatat realisasi serapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 baru mencapai 24,88 persen dari total alokasi sebesar Rp112 miliar.
Berita
5 Pengajuan Pinjaman UMKM di Pamekasan Ditolak karena Kredit Macet
Meski begitu, pihak Diskop UKM dan Naker tetap menaruh fokus utama pada pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan.
PAD di Pamekasan Naik, Legislatif Sebut Butuh Pendalaman Potensi
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan, Sigit Priyono. Menurutnya, angka PAD dalam RPJMD masih dapat mengalami koreksi dari berbagai pihak, mengingat saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Kasus Korupsi BSPS Sumenep Mandek, KNPI Jatim Desak Kejagung Evaluasi Kejati Jatim
Kasus korupsi BSPS Sumenep sejak diambil alih Kejati Jatim pada 15 Mei 2025, hingga memasuki awal Agustus, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Tiga Napi di Pamekasan Dapat Amnesti, Salah Satunya Terpidana 19 Tahun
Syukron menilai, kebijakan amnesti itu merupakan bagian dari komitmen presiden terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.
Sambut Maba, UNIBA Madura Gelar SOeCI 2025 Bertema Nasionalisme
UNIBA Madura kembali menyambut mahasiswa baru melalui kegiatan Student Orientation and Campus Induction (SOeCI) 2025 bertema nasionalisme.
Bantuan Pupuk Nonsubsidi Mulai Disalurkan Bertahap, DPRD Pamekasan Nilai Waktu Realisasi Kurang Tepat
Kepala Bidang (Kabid) Produksi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan, pihaknya menyediakan 135 ton bantuan pupuk nonsubsidi untuk ratusan poktan tersebut.
Program PUGar Nihil, Bantuan Geomembran Jadi Alternatif
Menurutnya, keberlanjutan program PUGar sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat. Jika tidak ada anggaran, otomatis program tidak dapat dilaksanakan.
Pemkab Pamekasan Belum Ajukan NI PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga kini belum mengusulkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Alhasil, kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai tersebut juga belum dapat dihitung secara rinci.
Sarpras Belum Siap, Pelaksanaan SR di Pamekasan Kembali Diundur
Pembukaan Sekolah Rakyat (SR) di Pamekasan yang semula direncanakan awal Agustus 2025, kembali mengalami penundaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar tersebut kini mundur ke pertengahan Agustus, lantaran sarana dan prasarana (sarpras) belum siap sepenuhnya.
Demi Efisiensi dan Kualitas Layanan, Disdik Sumenep Tutup 27 SD
Disdik Sumenep telah menutup atau menggabungan dengan sekolah lain untuk 27 SD.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- …
- 263
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.