KABARMADURA.ID | SUMENEP-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Juhari menilai, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan PP) Sumenep tidak paham visi misi bupati dan wakil bupati Sumenep.
Hal itu terkait pandangannya tentang perhatian terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dianggap masih minim,
Juhari mengatakan, visi dan misi bupati dan wakil bupati Sumenep pada musim kampanye adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan UMKM.
“Tapi sayang, semua itu tidak terwujud. Misalnya tidak ada produk UMKM yang benar-benar berhasil, misalnya belum ada fasilitas pemasaran yang tembus ke luar negeri,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep.
Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah memberikan stimulan, yakni dengan cara membantu para pelaku melalui program dana pokok pikiran (pokir) DPRD Sumenep. Kegiatan itu berupa bantuan alat seperti rombong pedagang dan yang lainnya .
“Ayo saksikan bersama, apa program yang telah berhasil mendukung UMKM, tidak ada kan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskop UKM dan PP Sumenep Chainur Rasyid mengakui bahwa sejauh ini pihaknya belum menyediakan bantuan untuk para pelaku UMKM, namun sudah membentuk paguyuban.
Pelaksana program pokir adalah instansinya. Untuk tahun ini, anggarannya sekitar Rp758 juta. Dana itu yang akan diandalkan untuk membantu kebutuhan peningkatan UMKM.
“Sulit untuk mengatasi itu, tetapi kami tetap berupaya, misalnya seperti menyediakan bazar atau menyediakan kegiatan yang libatkan UMKM,” paparnya.
Selama ini pihaknya memang memiliki anggaran terbatas. Sedangkan kebutuhan program yang harus dipenuhinya cukup banyak. Mulai dari penanganan pasar, koperasi, UMKM dan lain sebagainya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
