Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep hanya mampu menganggarkan Rp3.643.300.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2024 untuk gaji 200 pasukan kuning (paskun).
APBD Sumenep
Lama Tidak Diperhatikan, Warga Pulau Arjasa Sampai Patungan Perbaiki Jembatan
Lantaran belum disentuh program dari pemerintah, warga Pulau Arjasa mengeluhkan kualitas jalan, dalam hal ini jembatan yang kurang diperhatikan. Pasalnya, jembatan tersebut sangat tidak layak.
APBD Sumenep Tidak Mampu Tangani Ratusan Ribu Kilometer Jalan Rusak
Untuk membangun seluruh jalan di Sumenep, setidaknya membutuhkan Rp700 miliar. Kebutuhan anggaran itu tidak bisa dipenuhi sekaligus. Setiap tahun, rata-rata dianggarkan Rp50 miliar dari APBD Sumenep.
PATM Rusak, Mantan Kepala Dinas PU Sumenep Diperiksa Polda
Rusaknya pompa air tanpa motor (PATM) di Kecamatan Sumenep, telah menjadi kasus yang sedang ditangani Polda Jawa Timur. Bahkan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan PP) Sumenep Chainur Rasyid turut diperiksa.
Anggaran Sempat Diajukan, Bantuan KwH di Sumenep Tidak Ada di Tahun Ini
Sempat diajukan, anggaran kWh meter tahun ini dan tahun yang akan datang nihil. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menilai persoalan penerangan di Kota Keris ini tidak benar-benar merata.
Legislator Sumenep Curiga Ada Kejanggalan di Program Sanitasi
Belum tuntasnya realisasi program pembangunan sanitasi di Sumenep, mendapat reaksi dari Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi. Program yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Sumenep itu baru rampung 70 persen. Sementara tahun anggaran 2023 sudah memasuki akhir triwulan ketiga.
Pengembangan BUMDesma di Sumenep Berkutat di Bisnis Simpan Pinjam
Badan usaha milik desa berbasis masyarakat (BUMDesma) di Sumenep disebut belum memaksimalkan potensi desa. Bahkan hanya fokus mengembangkan kegiatan simpan pinjam saja.
Proyek Infrastruktur Lambat Dimulai, Serapan APBD Sumenep Terdampak
Memasuki triwulan ketiga 2023, atau hingga 24 Juli 2023, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep sangat rendah. Sejauh ini hanya mencapai 39,62 persen.
Program Wisata Sumenep Terdampak PMK tentang Penyesuaian Anggaran
Usai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022, membuat beberapa program di Sumenep tidak terlaksna. Namun ada beberapa pengecualian. Regulasi itu mengharuskan terjadinya penyesuaian baru di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2023.
70 Persen Jalan di Sumenep dalam Kondisi Rusak
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Dulsiam menyebut banyak jalan yang rusak di Sumenep. Namun banyak pula yang tidak tertangani karena keterbatasan anggaran.
APBD Sumenep Ditinjau Ulang, Akan Ada Kegiatan Berubah dan Dipangkas
Pengajuan lelang untuk semua proyek di Sumenep mengalami keterlambatan. Saat ini masih adanya pergeseran anggaran. Sehingga membuat rencana awal jadi berubah.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.