Kenaikan harga material konstruksi membuat DPUPR Bangkalan menyesuaikan anggaran pembangunan jalan tahun 2026. Proyek DAK tetap berjalan, sementara proyek DAU masih dalam tahap penghitungan ulang.
Pemkab Bangkalan
Tekanan Fiskal dan Batas Belanja Pegawai, Bangkalan Dipastikan tanpa Rekrutmen ASN Tahun 2027
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai UU HKPD membuat Pemkab Bangkalan berpotensi meniadakan rekrutmen pegawai baru pada 2027, di tengah penurunan dana transfer pusat hingga Rp200 miliar.
Tahap Pertama Pembebasan Lahan SR di Bangkalan Selesai, Telan Anggaran Rp5,2 Miliar
Tahap pertama pembebasan lahan Sekolah Rakyat di Bangkalan seluas 3,8 hektare rampung dengan anggaran Rp5,2 miliar. Pembangunan ditargetkan mulai Juni 2026.
Belanja Pegawai Capai 32 Persen, Pemkab Bangkalan Belum Pertimbangkan Merumahkan PPPK Paruh Waktu
Belanja pegawai Pemkab Bangkalan mencapai 32 persen dari APBD. Pemerintah daerah menegaskan belum mempertimbangkan merumahkan PPPK paruh waktu dan memilih langkah rasionalisasi sambil menunggu kebijakan pusat.
Perbaiki Jalan Kabupaten Gunakan Dana Swadaya, Warga Tagih Keseriusan Pemkab Bangkalan
Warga Desa Paka’an Dajah, Bangkalan, memperbaiki jalan rusak secara swadaya setelah bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan. Mereka menagih keseriusan Pemkab dalam menangani infrastruktur.
Iklim Investasi Masih Rendah, Wabup Bangkalan Klaim Terkendala Status Lahan Dilindungi
Wabup Bangkalan Fauzan Ja’far menyebut, rendahnya iklim investasi di Bangkalan dipengaruhi status Lahan Dilindungi di jalur Suramadu. Pemkab tengah mengupayakan perubahan status lahan untuk menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Musrenbang RKPD 2027, Wabup Bangkalan Tekankan Prioritas Pembangunan Fasilitasi Dasar
Wabup Bangkalan Fauzan Ja’far menegaskan pemenuhan fasilitas dasar seperti infrastruktur jalan dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam Musrenbang RKPD 2027.
Isu Pengambilalihan Konsultan KDKMP Mencuat, Pemkab Bangkalan Tegas Membantah
Pemkab Bangkalan membantah isu pengambilalihan konsultan perencana proyek KDKMP. Ketua KDKMP Tlageh menyoroti dugaan alih penugasan yang dinilai tidak sesuai administrasi.
Antisipasi Krisis BBM, Pemkab Bangkalan Siapkan WFH dan Imbau ASN Bersepeda ke Kantor
Pemkab Bangkalan siapkan skema WFH untuk ASN guna antisipasi krisis BBM akibat lonjakan harga minyak dunia, sembari menunggu aturan resmi pemerintah pusat.
Pencairan THR PNS dan PPPK Bangkalan Tunggu Perbup, Anggaran Rp50 Miliar Sudah Disiapkan
Pemkab Bangkalan menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk THR ASN dan PPPK. Namun pencairannya masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme penyaluran.
Efisiensi Birokrasi, Korwil Pendidikan di Bangkalan Resmi Dihapus
Pemkab Bangkalan resmi menghapus Korwil Pendidikan melalui Perbup Nomor 6 Tahun 2026. Kadisdik sebut demi efisiensi, sementara Komisi IV DPRD mengaku tidak diberi tahu.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.