Di Kabupaten Sampang terdapat lima rumah potong hewan (RPH). Namun semuanya belum mengantongi sertifikasi halal. Padahal, sertifikat halal menjadi sebuah keharusan bagi RPH yang memproduksi daging halal. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
News
Disbudporapar Sentil KONI Sumenep soal Pilah-Pilih Cabor
Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisatta (Disbudporapar) Sumenep Mohammad Iksan mengeritik langkah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep yang hanya mengutamakan cabang olahraga (cabor) tertentu untuk ikut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) 2023.
PPP Sampang Tidak Hadiri Mediasi Gugatan atas PAW Dedi Dores
Sengketa antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang dengan Dedi Dores terus berlanjut. Dedi menggugat partai berlambang ka’bah itu ke Pengadilan Negeri (PN) Sampang atas tindakan perbuatan melawan hukum (PMH).
Selain Badai, Pulau Masalembu Diserang Hama Tikus Ekstrem
Masyarakat Pulau Masalembu masih mengeluhkan kekurangan pangan. Selain cuaca buruk, lahan pertanian warga pulau terpencil itu sedang diserang hama. Hal itu mengakibatkan warga tidak bisa menanam makanan pokok seperti jagung, singkong, padi, serta lainnya.
Disdik Sumenep Pastikan Terealisasi Tahun Ini
Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai insentif guru yang akan dimaksimalkan melalui anggaran pendapatan dan belanja 9daerah (APBD). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Agus Dwi Saputra, Rabu (8/3/2023).
Perekonomian Masyarakat Meningkat Setelah Wabah Mereda
Laju pertumbuhan ekonomi di Pamekasan pada 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 lalu. Kondisi itu terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sejak pandemi Covid-19 mereda. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan Anwar, Rabu (8/3/2023).
Aparatur Desa di Pamekasan Puasa Gaji Tiga Bulan
Sejumlah aparatur desa mengeluh belum terima gaji sejak masuk tahun anggaran 2023. Penyebabnya, sumber anggaranya, dalam hal ini alokasi dana desa (ADD), belum ditentukan pagunya.
Ketua POBSI Sumenep Ingin Mundur, Keluhkan Minimnya Dukungan Dana Pemerintah
Salah satu pengurus cabang olahraga (cabor) di Sumenep ini mulai mengeluhkan kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Cabor itu adalah Persatuan Bola Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumenep.
Sasaran Program Sapu Tangan Biru di Pamekasan Belum Valid
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM Naker) Pamekasan masih menentukan sasaran peserta pelatihan Sepuluh Ribu Usaha Baru (Saputangan Biru). Sebab ada perubahan komposisi anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2023 sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI).
Ingin Kepastian Kasusnya Diproses, Korban Pelecehan Seksual di Kantor BNI Datangi Kejari
Karena merasa ada yang aneh dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Prenduan, Sumenep, korban mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep pada Selasa (7/3/2023) melalui kuasa hukumnya.
BPBD Sumenep Janji Update Kajian Risiko
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi bencana di daerah. Arahan presiden saat itu jelas. Yakni, terpenting bukan hanya tanggap bencananya, tetapi pra bencana.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- …
- 575
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.