630 IKM di Sampang Belum Urus Izin Usaha

Sejak 2019, pemerintah memberlakukan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sistem tersebut berfungsi untuk mempercepat penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Di Kabupaten Sampang, sistem itu mulai diberlakukan pada 2022.

Akibat Gunakan Visa Pelancong Ratusan PMI di Pamekasan Dideportasi

Sebanyak 176 pekerja migran Indonesia (PMI) warga Pamekasan dideportasi. Sebab waktu  tinggal di tempat bekerja melebihi batas ketentuan. Hal tersebut diakui Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Ali Sahbana, Senin (13/2/2023). 

Lima Desa di Pamekasan Dijabat Pj

Sedikitnya, 5 desa dari 178 desa dipimpin oleh pejabat sementara (Pj). Hingga saat ini masih menunggu pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) dan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman, Senin (13/2/2023). 

Jaring Bibit Unggul Pecatur Muda, Percasi Sumenep Lebarkan Sayap hingga Kepulauan

Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sumenep berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atlet catur di Kota Keris itu. Komitmen tersebut tidak lepas dari keinginannya untuk menyediakan bibit unggul agar mampu menorehkan prestasi dan mengharumkan Kabupaten Sumenep, khususnya untuk dipersiapkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2023.

Polres Sumenep Janji Sidik Ibu Bayi setelah Sehat, Terdeteksi dari CCTV Berlumuran Darah

Penemuan bayi di semak belakang Puskesmas Batuan cukup menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan, belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Sebab masih menunggu keterangan dari ibu bayi yang saat ini masih dalam perawatan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasubag) Polres Sumenep AKP Widiarti Sutioningtyas, Minggu (12/2/2023).

Pemkab Pamekasan Belum Ajukan Kenaikan TPP ke Kemendagri

Pengajuan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum diselesaikan. Sebab masih menunggu rampungnya penyesuaian anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Keorganisasian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Bachtiar Effendy, Minggu (12/2/2023). 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.