Hingga saat ini, seluruh desa yang tercakup dalam program Kampung KB di Sumenep masih masuk pada tingkat dasar. Sebab, belum ada satu pun yang naik level yang lebih tinggi, seperti tingkat berkelanjutan dan mandiri.
News
Setelah Sumenep UHC, Tanggungan Rp28 M Dibebankan ke Pusat
Dengan diterapkannya status universal health coverage (UHC) di Sumenep, kepesertaan dari sektor penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat menjadi naik. Dari semula 700 ribu, pada tahun 2023 ini mencapai 812.937 peserta.
Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Anak di Pamekasan
Belum genap satu bulan di tahun 2023 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pamekasan sudah mencatat sudah ada 6 kasus kekerasan sesksual anak dari total 14 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.
Bupati Sampang telah Mengantongi 11 Nama Calon Anggota Wandik, Siapa Terpilih?
Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Pendidikan (Wandik) Sampang periode 2023-2028 telah dilaksanakan. Sebanyak 23 calon telah mengikuti serangkaian tes. Mulai dari tes tulis, tes wawancara, hingga presentasi. Hasilnya, 20 orang dinyatakan lulus.
Alasan Anggaran, Kecamatan Sapeken Dibiarkan Kumuh
Masyarakat di Kecamatan Sapeken harus rela hati tanpa adanya tempat penampungan maupun pengelolaan sampah di daerah itu. Sebab, Pemkab Sumenep melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) justru menganggarkan pembangunan TPA dan pengelolaan sampah di daerah lain.
Salurkan CSR, BNI Pamekasan Beri Bantuan Ambulance dan 700 Paket Sembako di Tiga Kabupaten
BNI Pamekasan menyalurkan bantuan corporate social responsibility (CSR) untuk tiga Kabupaten, yakni Pamekasan, Bangkalan dan Sumenep.
Terhambat Anggapan KDRT adalah Aib, Banyak Kasus Kekerasan pada Perempuan Tidak Dilaporkan
Himpitan ekonomi jadi penyebab umum terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Pamekasan. Sepanjang tahun 2022 jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2021.
Lebih dari 800 Kades dari Madura Ramai-Ramai ke Senayan, Tuntut Perubahan Masa Jabatan
Puluhan kepala desa (kades) di Sampang beramai-ramai ke Jakarta. Para kades itu berkumpul sejak pagi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, tepanya di Jalan Wijaya Kusuma, Senin (16/1/2023). Mereka beramai-ramai diangkut empat unit bus ke Ibukota.
Demi Tradisi, Masih SD Harus Dinikahkan
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal untuk matang menikah adalah 19 tahun. Namun di Madura, pernikahan di bawah usia tersebut masih jamak terjadi. Sebagian harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama (PA) karena belum genap berusia 19 tahun.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- …
- 575
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.