Realisasi program hibah kelembagaan tahun 2025 di bawah kendali Dinsos P3A Sumenep kembali berjalan lambat.
Pemerintahan
DBHCHT Sumenep 2025 Naik Jadi Rp 62 Miliar, DPRD Desak Program Tepat Sasaran
DBHCHT Sumenep tahun 2025 mencapai Rp62 miliar. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp53 miliar yang realisasinya 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat.
Bupati Sumenep Resmi Tunjuk Dirut Baru PT WUS, Harus Berbenah dan Lebih Baik
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo secara langsung menunjuk dan melantik Hendry Eka Haryani sebagai direktur utama PT WUS.
Enam Izin Perusahaan Rokok Dicabut dan 52 Ditangguhkan, Hasil Evaluasi Ketat Pemkab Sumenep
Sebanyak 6 izin resmi perusahaan rokok di Sumenep dicabut dan 52 pengajuan izin ditangguhkan sementara.
Pemkab Sumenep Siapkan Perbaikan Lapangan Giling, Targetkan untuk Ajang Bergengsi Piala Presiden
Pemkab Sumenep akan memperbaiki Lapangan Giling setelah tragedi robohnya pagar pembatas di ajang Lomba Kerapan Sapi “Pakar Sakera” Piala Bupati Cup 2025.
Warga Kangean Tolak PT KEI Perpanjang Waktu Menguras Migas
Sudah lebih dari tiga dekade, energi bumi dari perairan Pulau Kangean terus dikuras oleh PT KEI, namun sumbangsih terhadap Sumenep dipertanyakan.
Efisiensi Anggaran Pangkas Jatah Penerima PTSL 2025 Sumenep
Program PTSL Sumenep yang direncanakan untuk 20.000 bidang tanah, kini hanya menyisakan 5.895 penerima akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Mahasiswa Kangean Desak Pemkab Sumenep Berhenti Dukung Survei Seismik 3D PT GSI dan KEI
Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) menggelar Aksi Jilid II menolak survei seismik tiga dimensi (3D) perusahaan migas PT GSI dan PT KEI di perairan sekitar Pulau Kangean.
15 Nama Lolos Tes Potensi Komisi Informasi Sumenep
Timsel Anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep mengumumkan 15 nama peserta yang dinyatakan lolos tes potensi.
Akhmadi Yazid Dukung Penolakan Survei Seismik 3D di Perairan Kangean
Anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmadi Yazid menilai bahwa keresahan warga adalah bentuk nyata dari ketimpangan struktural dan ketidakadilan fiskal yang sudah berlangsung lama.
210 Kopdes Merah Putih di Sumenep Resmi Berstatus Badan Hukum
Kopdes Merah Putih di Sumenep merupakan koperasi baru, bukan hasil revitalisasi dari koperasi lama.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- 60
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.