Namun, terdapat wacana baru, yakni pemisahan dan penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), yang direncanakan menjadi bagian dari muatan raperda tersebut.
Pemerintahan
Budayawan Anggap Peristiwa Pagar Roboh di Arena Karapan Sapi Disebut Memalukan
Budayawan Sumenep Syaf Anton menyebut kejadian robohnya pagar di ajang Karapan Sapi mencoreng wajah Sumenep di mata publik.
Pemkab Sampang Belum Terapkan WFA, Ini Alasannya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang belum menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
Pagar Roboh, Kerapan Sapi Sumenep Makan Korban Jiwa
Insiden pagar roboh dalam gelaran Lomba Kerapan Sapi “Pakar Sakera” makan korban jiwa.
Ramzi Minta Sosialisasi KTR Ditingkatkan hingga Lingkungan Keluarga
M. Ramzi menilai, tanpa edukasi yang maksimal, kebijakan KTR hanya akan berjalan normatif di atas kertas.
Legislator Sumenep Hanafi Minta Masyarakat Kawal Proyek Jalan Pabian–Kangayan
Menurut Hanafi, proyek rekonstruksi jalan Pabian–Kangayan yang didanai APBD Sumenep 2025 ini sangat dinanti masyarakat di Pulau Kangean.
Darul Hasyim Fath Desak Percepatan Listrik di Masalembu
Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath mendampingi aksi warga Masalembu kantor PT PLN UID Jatim di Surabaya untuk menyuarakan sulitnya menikmati layanan listrik secara layak dan berkelanjutan.
Efisiensi Anggaran, Bupati Sumenep Pertimbangkan Pangkas TPP
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, Pemkab Sumenep memberikan TPP kepada ASN dalam rangka memacu kinerja mereka.
Pansus IV DPRD Sumenep Komitmen Kebut Pembahasan Raperda Keris
Pansus IV DPRD Sumenep tengah menggenjot pembahasan Raperda tentang Keris
Gedung Produksi untuk 11 Pabrikan Rokok Sumenep segera Dibuka
Gedung APHT yang dibangun untuk mendorong pertumbuhan industri rokok lokal yang telah selesai sejak tahun 2024 lalu segera difungsikan di 2025 ini.
Legislator Sumenep Berpesan Hindari Pemborosan dalam Penggunaan DBHCHT
DKPP Sumenep kembali mendapatkan alokasi DBHCHT tahun 2025 sebesar Rp6,7 miliar.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- 60
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.