Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana akan melakukan pelebaran Jalan Mesigit tahun ini. Kini rencana tersebut menuai desakan dari DPRD Pamekasan. Mereka meminta perencanaan pelebaran Jalan Mesigit itu tersusun rapi.
DPRD Pamekasan
Tolak 3.958 Permohonan Pembuatan Paspor, DPRD Pamekasan: Sosialisasi Imigrasi Kurang Gencar di Media Massa
DPRD Pamekasan mengkritisi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI setempat. Hal itu menyusul adanya kasus penolakan 3.958 permohonan pembuatan paspor.
KPU Pamekasan Belum Terima Surat Suara Pengganti, DPRD Pamekasan: Tidak Masalah!
Mendekati pendistribusian logistik pada tanggal 7 Februari 2024, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan belum menerima pengganti puluhan surat suara yang rusak. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Pamekasan Mohammad Halili, Selasa (24/1/2024).
Pemkab Pamekasan Berencana Pelantaran Pengunjung di Food Colony, DPRD Pamekasan Minta Libatkan PKL
Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Ismail menyoroti keberadaan sentra pedagang kaki lima (PKL) atau dikenal dengan Food Colony yang tidak berfungsi dengan baik. Dia menilai tatanan lapak penjual kurang representatif, sehingga butuh sentuhan kembali dari pemerintah kabupaten (pemkab).
Enam Pasar Diusulkan Direvitalisasi, DPRD Pamekasan Minta Pemenuhan Sarpras Jadi Prioritas
Tahun 2023 lalu, revitalisasi pasar di Pamekasan hanya mampu mengkaver satu pasar, yakni Pasar 17 Agustus. Hal itu terjadi lantaran ketersediaan anggaran yang cukup minim.
Prioritaskan Perubahan Perda Tembakau Pamekasan Tuntas
Beberapa rencana peraturan daerah (raperda) dipending lantaran belum urgen untuk dibahas. Secara umum, tahun 2024 ini sudah ada 14 raperda yang ditetapkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Bapemperda DPRD Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Pemprov Jatim
Konsultasi program pembentukan pembentukan peraturan daerah (propemperda) 224 ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah terealisasi. Hanya saja, hasil rekomendasi mengenai propemperda tersebut belum turun. Hal ini diungkapkan Ketua Bapemperda Pamekasan Wardatus Syarifah, Kamis (21/12/2023).
Ketua DPRD Pamekasan Pastikan APBD 2024 Ada Perubahan
Hingga saat ini hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 belum diketahui. Sehingga APBD 2024 berpotensi ditetapkan di penghujung tahun. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Halili, Minggu (10/12/2023).
Tiga Bencana Alam Intai 10 Kecamatan di Pamekasan
Ancaman bencana pada musim hujan tahun ini cukup mendapat respon serius dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.
Kapus Teja Pamekasan Pasrah, Ngaku Siap Digeser
Setelah lama menjadi bahan evaluasi, akhirnya Kepala Puskesmas (Kapus) Teja Nur Rahma angkat bicara. Dia mengaku, pasrah atas segala kebijakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terkait copotan jabatan lantaran belum memenuhi prosedur. Sebab sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan belum terpenuhi.
5 Raperda “Mangkrak” di Pansus DPRD Pamekasan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menyepakati untuk bisa menuntaskan enam rancangan peraturan daerah (raperda). Tapi dari jumlah tersebut, hanya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tuntas, sisanya masih diproses di Panitia Khusus (Pansus) Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- 24
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.