Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menyepakati untuk bisa menuntaskan enam rancangan peraturan daerah (raperda). Tapi dari jumlah tersebut, hanya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tuntas, sisanya masih diproses di Panitia Khusus (Pansus) Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.
Pemkab Pamekasan
Klaim Stok BBM Solar di Pamekasan Aman Hingga Akhir Tahun
Pertamina memperbolehkan masyarakat membeli solar bersubsidi melalui jerigen. Namun hal itu tidak berlaku untuk semua orang, melainkan harus sesuai dengan berbagai kategori yang mendapatkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Hal tersebut diungkapkan Sales Brand Manager Pertamina, Unggul Adi Wibowo, Kamis (8/10/2023).
Pj Bupati Pamekasan Setor Dua Nama ke Gubernur untuk Ditunjuk Jadi Pj Sekda
Sejak Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Masrukin ditugaskan sebagai penjabat bupati Pamekasan, jabatan sekda Pamekasan masih diisi oleh pelaksana harian (Plh).
18 Proyek IHT di Pamekasan Ditarget Rampung Pertengahan Desember
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menentukan rekanan yang akan mengerjakan infrastruktur konektivitas pendukung industri hasil tembakau (IHT) di 18 titik. Namun, tenggang waktu pekerjaannya sangat terbatas, yakni hanya hingga 15 Desember 2023 mendatang.
Hentikan Bantuan Air Bersih, Pemkab Pamekasan Dinilai Ingkari Janji
Program bantuan air bersih untuk desa rawan kekeringan yang terhenti sebelum masa kekeringan usai, mendapat kritik pedas dari sejumlah organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Pamekasan.
Pemkab Pamekasan Terima Hasil Rekomendasi APBD-P, Target Pembahasan Tuntas Pekan Ini
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Namun, belum ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab masih membutuhkan berbagai rekomendasi berkenaan dengan dasar hukum dan beberapa rekomendasi lainnya.
PBB P2 di Pamekasan Sering Terbayarkan Akhir Tahun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan Rp7 miliar dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Namun sejauh ini masih berada di angka 50 persen atau Rp3,5 miliar.
Minim Peminat, Pemkab Pamekasan Ajukan Penurunan Sewa Kois
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi.
Pemkab Pamekasan Rencanakan Kenaikan BPHTB
Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) pajak dan retribusi daerah belum tuntas. Pokok pembahasannya akan difokuskan pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Komisioner Berubah, Bawaslu Pamekasan Minta Tambahan Dana Pengawasan Rp5 Miliar
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan akan melakukan lobi ulang atas dana untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di 2024 yang hanya tersedia Rp10 miliar.
Butuh Anggaran Besar, Pemkab Pamekasan Masih Kesampingkan Tatakelola Wisata
Memasuki tahun 2024 mendatang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan fokus benahi tiga fasilitas wisata.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- 30
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.