Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Namun, belum ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab masih membutuhkan berbagai rekomendasi berkenaan dengan dasar hukum dan beberapa rekomendasi lainnya.
Pemkab Pamekasan
PBB P2 di Pamekasan Sering Terbayarkan Akhir Tahun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan Rp7 miliar dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Namun sejauh ini masih berada di angka 50 persen atau Rp3,5 miliar.
Minim Peminat, Pemkab Pamekasan Ajukan Penurunan Sewa Kois
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi.
Pemkab Pamekasan Rencanakan Kenaikan BPHTB
Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) pajak dan retribusi daerah belum tuntas. Pokok pembahasannya akan difokuskan pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Komisioner Berubah, Bawaslu Pamekasan Minta Tambahan Dana Pengawasan Rp5 Miliar
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan akan melakukan lobi ulang atas dana untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di 2024 yang hanya tersedia Rp10 miliar.
Butuh Anggaran Besar, Pemkab Pamekasan Masih Kesampingkan Tatakelola Wisata
Memasuki tahun 2024 mendatang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan fokus benahi tiga fasilitas wisata.
Pansus DPRD Pamekasan Tunda Pembahasan Raperda PD AUMM
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menyetorkan naskah enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditarget tuntas 2023. Namun dari jumlah itu, dua diantaranya masih jalan di tempat.
Pemkab Pamekasan Coba Formula untuk Tekan Perusahaan Jamin Pekerjanya dengan BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja yang tidak tercakup kepesertaan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan masih tergolong tinggi.
Jadwal NPHD KPU dan Pemkab Pamekasan Terkait Dana Pilkada 2024 Terganjal Pengesahan P-APBD
Meski sudah ada kesepakatan Rp50 miliar, hingga saat ini kepastian pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pemilihan umum kepala daerah (pilkada) 2024 belum jelas.
Dinkes Pamekasan Janji Evaluasi Fasilitas Penunjang Disabilitas
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan masuk dalam nominasi penilaian sebagai kabupaten sehat. Sehingga perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Terutama mengenai berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Aktivitas TPKJM Pamekasan Terganjal SK
Hingga saat ini, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) belum juga beroperasi. Sebab, meski sudah dibentuk beberapa minggu lalu, para petugas yang tergabung dalam tim belum menerima surat keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- 31
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.