Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menaikkan target retribusi pendapatan asli daerah (PAD) pasar. Tambahan target untuk tahun 2023 itu dipatok Rp1 miliar.
Pemkab Pamekasan
Laboratorium Lingkungan Pemkab Pamekasan Belum Terakreditasi
Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (Lab lingkungan) Pamekasan belum terakreditasi. Akibatnya, DLH hanya mampu melakukan tes uji lingkungan secara internal. Seperti uji lingkungan di beberapa sungai di Pamekaaan.
Tembakau Tidak Dijatah Pupuk Bersubidi, Hanya Segelintir Poktan Dibantu Pupuk Alternatif
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memprediksi luas areal tanam lahan tembakau pada tahun 2023 sebanyak 25 ribu hektar. Namun data itu sifatnya belum final, karena perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut lintas sektor supaya bisa diukur dengan total kebutuhan tembakau.
Beralasan Tidak Memiliki Kewenangan Terminal tipe A, Pemkab Pamekasan Tiadakan Program Mudik Gratis
Bagi warga Bumi Ratu Pamelingan yang merantau, sebaiknya tidak menunggu program mudik gratis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Sebab, tahun ini pemkab setempat tidak mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
Dilarang Buka Bersama, Pemkab Pamekasan Tetap Gelar Safari Ramadhan
Terbitnya larangan buka bersama bagi pejabat tidak menghentikan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melaksanakan program Safari Ramadhan.
Baru Dua Angkatan, Pemkab Pamekasan Hentikan Program Beasiswa Kedokteran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak menganggarkan kembali untuk penerima baru program beasiswa kedokteran tahun 2023. Alasannya, ketersedaan anggarannya yang terbatas. Namun untuk 8 orang yang sudah terseleksi sebagai penerima, akan tetap dibiayai sampai tuntas.
Tambang Ilegal Kuasai 980,55 Hektare Lahan di Pamekasan
Masifnya penambangan di beberapa titik di Pamekasan bukan tidak ada yang mengajukan izin. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mencatat, terdapat 980,55 hektare yang diusulkan sebagai lokasi tambang oleh 21 perusahaan. Kendati begitu, hanya tiga titik yang mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Jatah Solar Terbatas, Pemkab Pamekasan Batasi Masa Berlaku Rekom
Dampak diterapkannya QR code, pemohon pembelian solar bersubsidi membeludak. Sedangkan rekomendasi untuk pemohon hanya berlaku satu bulan. Bahkan, jika stok solar habis, permohonan tidak bisa lagi dipenuhi.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.